BKD dan KORPRI Gelar Asesmen Online bagi Pelaksana Badan Penghubung Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penilaian Kompetensi Pegawai BKD dan KORPRI kembali menggelar asesmen potensi dan kompetensi manajerial serta sosial kultural bagi pejabat pelaksana di Badan Penghubung Daerah, Kamis (13/2). Kegiatan ini merupakan asesmen kedua yang dilakukan secara online melalui aplikasi Online Assessment Center (OAC).
Asesmen ini bertujuan untuk mengukur potensi dan kompetensi para peserta guna meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka. Dengan metode daring, peserta dapat mengikuti tes tanpa harus hadir secara fisik di Tanjungpinang, memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam proses penilaian.
Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, Ria Fitrya, menjelaskan bahwa asesmen ini dirancang untuk memberikan gambaran objektif terkait kemampuan manajerial dan aspek sosial kultural para pejabat pelaksana. Hasilnya akan menjadi dasar dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan Penghubung Daerah.
“Kami berharap asesmen ini dapat membantu dalam pemetaan kompetensi pegawai sehingga mereka dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Dengan sistem online menggunakan aplikasi OAC, proses penilaian menjadi lebih efisien dan transparan,” ujar Ria.
Para peserta menyambut baik asesmen berbasis teknologi ini, yang memungkinkan mereka mengikuti tes secara fleksibel. Mereka berharap hasil asesmen dapat memberikan arahan yang lebih jelas dalam pengembangan karier ke depan.
“Asesmen ini dapat memberikan dampak terhadap kapasitas diri pegawai agar bisa meningkat ke jenjang karier yang lebih baik,” ujar Zakaria, salah satu peserta asesmen potensi dan kompetensi.
Dengan suksesnya pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ini, diharapkan metode digital seperti OAC dapat terus diterapkan dalam berbagai asesmen lainnya. Pengembangan instrumen penilaian yang lebih canggih akan terus dilakukan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (Red/CRW)