BKD dan KORPRI Sambut Tim Universitas Ibnu Sina untuk Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
Badan Kepegawaian Daerah) dan KORPRI mengadakan pertemuan dengan Tim dari Universitas Ibnu Sina (UIS) untuk memberikan sosialisasi mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BKD dan KORPRI, yang dihadiri oleh pegawai BKD dan KORPRI secara tetap muka dan Perangkat Daerah lainnya secara daring melalui zoom.
Acara dibuka dengan sambutan oleh Junainah, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD dan KORPRI, yang menyambut baik kedatangan Tim UIS. Kemudian, Tim dari UIS yang terdiri dari berbagai pejabat, termasuk Kepala Bidang Humas UIS, Andi Akbar serta para kepala program studi dari Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, memberikan penjelasan terkait proses penerimaan mahasiswa baru.
Dalam sosialisasi ini, Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UIS dan para Kepala Program Studi memaparkan berbagai keunggulan UIS. Di antaranya adalah akreditasi yang telah bernilai Baik Sekali untuk masing-masing program studi, yang menjadi penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengembangkan kompetensi melalui jalur pendidikan. Hal ini juga memudahkan pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan. Keunggulan lainnya termasuk keringanan pembayaran uang sekolah dalam bentuk SPP per bulan, fasilitas gedung dan laboratorium yang lengkap, serta program pemeriksaan kesehatan gratis bagi mahasiswa UIS.
Menanggapi sosialisasi tersebut, Junainah mengungkapkan bahwa BKD dan KORPRI menyambut baik kerjasama ini dan siap mendukung UIS dalam pemberian izin bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikan di UIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun, untuk pegawai yang berdomisili di luar Batam dan Tanjungpinang, izin untuk mengikuti perkuliahan di UIS belum dapat diberikan karena adanya regulasi yang membatasi jarak tempuh yang mempengaruhi kelancaran tugas kedinasan.
Sosialisasi ditutup dengan harapan agar kerjasama ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kompetensi aparatur negara, serta membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi PNS di Kepulauan Riau.