KOMPAS Hadir, BKD dan KORPRI Kepri Perkuat Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI melalui Bidang Pengembangan Aparatur mulai menginisiasi kegiatan KOMPAS (Komunitas Pembinaan Jabatan Fungsional) sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan penguatan kapasitas bagi pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan perdana KOMPAS dilaksanakan pada Rabu (4/11/2026), dengan melibatkan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menduduki Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Analis Kebakaran.

Pelaksanaan perdana ini menjadi langkah awal dalam membangun pola pembinaan jabatan fungsional yang lebih terarah, komunikatif, dan berkelanjutan. Melalui KOMPAS, para pejabat fungsional diberikan ruang untuk berdiskusi, menyampaikan berbagai kendala, serta memperoleh informasi dan konsultasi terkait pengelolaan jabatan fungsional.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan difokuskan pada berbagai persoalan yang dihadapi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan karier, di antaranya pelaksanaan dan penilaian kinerja, pemenuhan persyaratan kenaikan pangkat, serta proses dan persyaratan kenaikan jenjang jabatan.

Diskusi berlangsung secara interaktif dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Melalui forum ini, peserta juga memperoleh penjelasan dan arahan mengenai pengelolaan jabatan fungsional, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih memerlukan koordinasi dan tindak lanjut bersama perangkat daerah maupun instansi pembina.

Inovasi KOMPAS merupakan salah satu upaya Bidang Pengembangan Aparatur BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadirkan pembinaan jabatan fungsional yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang pendampingan, konsultasi, dan penguatan kapasitas pejabat fungsional.

Ke depan, KOMPAS diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai jenis jabatan fungsional pada perangkat daerah lainnya. Dengan demikian, pembinaan dapat menjangkau lebih banyak pejabat fungsional dan menjadi sarana untuk memperkuat profesionalisme, kompetensi, serta kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.