STISIPOL Raja Haji Gandeng Pemprov Kepri, Dorong ASN Tingkatkan Pendidikan dan Karier

11 Agustus 2026, 13:08 WIB 82 kali dibaca
Kategori : Layanan ASN

STISIPOL Raja Haji Gandeng Pemprov Kepri, Dorong ASN Tingkatkan Pendidikan dan Karier

Peningkatan kualifikasi pendidikan ASN menjadi salah satu langkah strategis memperkuat kualitas birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepri bersama STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor BKD dan KORPRI itu diikuti perwakilan pegawai BKD dan KORPRI serta 12 perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kepri.

Sekretaris BKD dan KORPRI, Chairil Anwar, menyampaikan bahwa berdasarkan data kepegawaian yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, jumlah pegawai Pemprov Kepri mencapai 12.533 orang, terdiri atas 4.710 PNS, 6.335 PPPK dan 1.488 PPPK Paruh Waktu.

Yang menjadi perhatian, masih terdapat 3.365 ASN dengan latar belakang pendidikan SMA hingga D-III. Kondisi tersebut dinilai menjadi ruang strategis untuk mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan, khususnya ke jenjang sarjana.

“Bagi pegawai yang masih berpendidikan SMA sampai D-III, kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1 dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi sekaligus mendukung pengembangan karier,” ujar Chairil.

Merespons kebutuhan tersebut, STISIPOL Raja Haji menawarkan sejumlah program yang dirancang lebih adaptif bagi ASN dan pekerja. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Suherry, menyampaikan bahwa STISIPOL Raja Haji memiliki Program Studi Sosiologi dengan akreditasi Baik Sekali, serta Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik dengan akreditasi Unggul.

Salah satu program yang ditawarkan adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui skema tersebut, pendidikan S-1 dapat ditempuh sekitar satu tahun atau tiga semester dengan beban 100 SKS sesuai ketentuan program.

Untuk kelas karyawan, perkuliahan menerapkan sistem hybrid dengan komposisi sekitar 60 persen tatap muka dan 40 persen daring. STISIPOL Raja Haji juga menawarkan kelas kerja sama atau kelas khusus dengan sejumlah fleksibilitas, antara lain masa perkuliahan sekitar satu tahun, bimbingan proposal dan skripsi yang lebih terstruktur, serta opsi pelaksanaan seminar dan sidang secara daring.

Dari sisi pembiayaan, kelas kerja sama disebut tidak mengenakan uang pembangunan, dengan pembayaran SPP yang lebih fleksibel. STISIPOL Raja Haji juga memberikan potongan biaya hingga 30 persen untuk kelas kerja sama sesuai program yang ditawarkan.

Chairil menyambut positif sosialisasi tersebut. Menurutnya, peningkatan kompetensi ASN harus dibuka seluas mungkin, terutama bagi pegawai yang masih memiliki ruang untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.

Ia meminta 12 perwakilan OPD yang hadir menyampaikan kembali informasi program pendidikan tersebut kepada pegawai di lingkungan OPD masing-masing.

“Harapannya informasi yang diterima hari ini dapat disampaikan dengan benar kepada rekan-rekan ASN sehingga peluang pendidikan lanjutan dapat dimanfaatkan,” kata Chairil.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang semakin kompeten dan profesional. Dengan peningkatan pendidikan, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas sekaligus memiliki peluang pengembangan karier yang lebih baik.

Editor: Humas BKD & KORPRI
Isi Survei SKM