Sosialisasi Pencegahan Pungli dalam Seleksi PPPK di Provinsi Kepulauan Riau: Satgas Saber Pungli Tegaskan Komitmen Bersih dari Pungli

Dalam rangka memastikan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjalan transparan dan bebas pungutan liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi pencegahan pungli, Senin (24/2). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris BKD & KORPRI, serta perwakilan dari Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Raja Ahmad Tabib, RSJKO Engku Haji Daud, dan BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Dipimpin oleh Kombes Pol. Eko Budhi Purwono dan Ipda Yoga Saputra, sosialisasi ini menyoroti betapa pentingnya pencegahan pungli, khususnya dalam proses seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, Yoga Saputra menegaskan bahwa pungli adalah pelanggaran hukum pidana yang harus dihindari. “Pungli ini tidak hanya merugikan banyak pihak, tetapi juga merusak integritas pemerintahan kita. Oleh karena itu, mari kita cegah sejak dini," ujar Yoga Saputra dengan tegas.

Selain itu, Yoga juga menyampaikan, "Jika kita mengikuti pedoman dan aturan yang ada, kita tidak perlu khawatir. Rasa takut justru muncul jika ada sesuatu yang disembunyikan." Pesan ini menjadi penting mengingat adanya laporan dari peserta seleksi PPPK yang merasa adanya praktik pungli dalam beberapa tahapan proses seleksi.

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari pungutan liar yang melanggar ketentuan. "Jika ada yang memaksa untuk memberikan pungutan di luar prosedur yang berlaku, laporkan kepada kami. Kami siap memberikan pendampingan dan memastikan proses seleksi berlangsung sesuai dengan aturan yang ada," tegas Yoga.

Melalui langkah ini, Satgas Saber Pungli berkomitmen untuk memastikan seleksi PPPK di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan secara jujur, transparan, dan bebas dari segala bentuk pungli, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (RZN/red)