Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I Tahun 2024 di Kepulauan Riau Sukses Dilaksanakan
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 untuk lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah resmi selesai dilaksanakan. Kegiatan ini berhasil berkat kolaborasi yang solid antara Panitia Seleksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batam, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seleksi dilaksanakan dari 11-16 Desember 2024.
Seleksi yang digelar di Hotel Golden View Kota Batam ini diikuti oleh sejumlah peserta yang dengan disiplin dan penuh semangat mengikuti semua tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan. Proses seleksi ini menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT), yang memastikan transparansi dan objektivitas dalam penilaian, sehingga calon PPPK dapat mengisi formasi yang dilamar dengan adil.
Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor BKN Regional XII, Andri Febrian yang juga bertugas sebagai koordinator penyelenggara seleksi PPPK di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, hadir mendampingi jalannya seleksi. Ia didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, Yeny Trisia Isabella serta Kepala Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian Donny Firmansyah.
Dalam sambutannya, Yeny Trisia Isabella menekankan harapannya agar para peserta seleksi dapat berkompetisi dengan baik. "Kami apresiasi keseriusan bapak dan ibu semuanya. Harapan kami, termasuk harapan Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan seluruh kemampuannya untuk mendapat hasil terbaik, " ujarnya. Ia juga menyampaikan harapan agar para peserta dapat sukses melalui seleksi ini dan memperoleh status sebagai PPPK di masa mendatang. "Saya ucapkan semoga bapak ibu lancar dan bertemu di tahun 2025 dengan status yang berbeda," tambahnya.
Seleksi ini membuka 4.495 formasi yang ditawarkan dan memberikan kesempatan bagi para non-ASN untuk menjadi bagian dari pemerintahan dengan status PPPK. Proses seleksi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan efisien di Provinsi Kepulauan Riau.